Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tak terima dengan kecaman Dewan Keamanan PBB yang sangat menentang perluasan kegiatan permukiman Israel. Dia menganggap hal tersebut setara dengan menyangkal hak-hak “bersejarah” Yahudi dan menyalahkan Amerika Serikat (AS) karena mendukungnya.
Pernyataan Dewan Keamanan PBB, yang disetujui oleh konsensus dari 15 negara anggota, sangat menentang semua pembangunan Israel dan perluasan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
PBB juga menentang “penyitaan tanah Palestina, dan ‘legalisasi’ pos-pos permukiman, penghancuran rumah-rumah warga Palestina, dan pemindahan warga sipil Palestina.”
Dilansir dari Alarabiya, Selasa (21/2/2023), kantor Netanyahu mengeluarkan pernyataan keras yang mengatakan bahwa pernyataan Dewan Keamanan PBB itu “sepihak” dan “menyangkal hak orang Yahudi untuk tinggal di Tanah Air bersejarah kami.”
Dia melanjutkan dengan mengatakan Dewan Keamanan PBB gagal mengangkat “serangan teror Palestina di Yerusalem di mana 10 warga sipil Israel dibunuh, mengabaikan kebijakan bayar-untuk-pembunuhan Otoritas Palestina yang aneh, yang menyubsidi pembunuhan orang Yahudi, dan meremehkan kejahatan antisemitisme, yang mengakibatkan pembantaian jutaan orang.”
Netanyahu pun mengkritik sekutu terdekatnya, AS, dalam kritik yang jarang terjadi. “Pernyataan itu seharusnya tidak pernah dibuat dan AS seharusnya tidak pernah bergabung.”
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan resmi mengecam rencana Israel untuk memperluas permukiman di wilayah Palestina. Ini adalah tindakan pertama yang diizinkan AS untuk diambil oleh badan tersebut terhadap sekutunya Israel dalam 6 tahun.
Dukungan Washington untuk pernyataan yang harus disetujui oleh dewan beranggotakan 15 orang melalui konsensus itu muncul setelah Uni Emirat Arab mengatakan tidak akan mengajukan draf resolusi yang lebih kuat tentang masalah tersebut ke pemungutan suara, sebuah langkah yang dapat mendorong veto AS.
“Dewan Keamanan menegaskan kembali bahwa melanjutkan kegiatan permukiman Israel berbahaya membahayakan kelangsungan solusi dua negara berdasarkan garis 1967,” kata dewan itu dalam pernyataan tersebut, dilansir Reuters, Selasa (21/2/2023).