Dugaan Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR: KPK Taksir Kerugian Negara Capai Miliaran

dugaan-korupsi-pengadaan-kelengkapan-rumah-jabatan-dpr-kpk-taksir-kerugian-negara-capai-miliaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

“(Kerugian) miliaran rupiah,” kata Ali, Senin (26/2/2024), tanpa memerinci, dikutip dari Kompas.com.

Ali menyebut penyidik KPK menjerat pelaku dengan pasal kerugian keuangan negara.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR ke tahap penyidikan.

“Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/2).

Baca Juga: KPK Sebut Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan Setjen DPR Naik ke Penyidikan, Siapa Tersangkanya?

Ali mengatakan peningkatan status ke tahap penyidikan tersebut sudah disepakati oleh para pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan, penyidik dan penuntut.

Dengan peningkatan status perkara tersebut berarti sudah terdapat tersangka yang ditetapkan oleh KPK.

Meski demikian, Ali masih enggan mengumumkan tersangka yang sudah ditetapkan KPK.

Pengumuman tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan saat proses penyidikan sudah cukup.

“Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan,” ujarnya.

Adapun dalam kasus ini, KPK telah meminta klarifikasi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar Pada 31 Mei 2023 lalu.

Usai diperiksa, Indra enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait kehadirannya di kantor lembaga antirasuah tersebut.

Ini yang Terjadi jika Keluar Waiting Room saat Antre Beli Tiket Kereta Mudik Secara Online

ini-yang-terjadi-jika-keluar-waiting-room-saat-antre-beli-tiket-kereta-mudik-secara-online

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerapkan sistem antrean dalam pembelian tiket kereta mudik Lebaran tahun 2024 ini. Fitur sistem antrean atau waiting room adalah sistem antrean online yang diterapkan oleh KAI pada aplikasi Access by KAI dan website booking.kai.id.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan, antrean diterapkan saat pemesanan tiket untuk mengatur aliran pemesanan tiket secara lebih terorganisir, terutama pada saat trafik pemesanan tinggi.

Fitur ini membantu memastikan bahwa website dan aplikasi tetap stabil dan pengguna dapat memesan tiket dengan lebih adil dan teratur.

“Saat Anda mengakses aplikasi Access by KAI atau website booking kai.id untuk pemesanan tiket kereta pada periode sibuk, maka Anda akan dimasukkan ke dalam Waiting Room,” kata Joni dalam keterangan resminya, Kamis (22/2) dikutip dari Kompas.tv.

Baca Juga: Lokasi Pasar Murah di Jakarta Mulai 26 Februari-7 Maret, Harga Rp100.000 Bisa Dapat Banyak

“Secara sistem, di belakang Anda akan mendapatkan nomor antrean dan harus menunggu giliran Anda untuk bisa mengakses sistem pemesanan tiket. Waktu tunggu bisa bervariasi tergantung pada jumlah pengguna yang sedang online,” sambungnya.

Sistem antrean ini lazim digunakan dalam pembelian tiket konser. Lantas, apa yang terjadi jika pengguna keluar dari Waiting Room sebelum gilirannya? Joni mengatakan, pengguna akan kehilangan posisi antrean dan harus memulai dari awal jika ingin kembali masuk antrean.

“Oleh karena itu, disarankan untuk tetap dalam Waiting Room hingga giliran tiba,” ujarnya.

Setelah masuk ke tampilan jadwal yang dicari, lanjut Joni, pengguna akan diberikan waktu selama 5 menit untuk memilih jadwal atau menggeser tab tanggal ke tanggal sebelumnya atau tanggal berikutnya.

Baca Juga: Mudik Gratis BUMN dengan Bus dan Kereta Ada Lagi, Kuotanya Ditambah Jadi 80.000 Orang

Namun jika dalam waktu 5 menit tidak memilih jadwal kereta atau idle di halaman pemilihan jadwal kereta, pengguna akan diarahkan kembali ke dalam waiting room.

Polda Metro Jaya Bakal Periksa Kembali Mantan Ketua KPK Firli Bahuri pada Senin

polda-metro-jaya-bakal-periksa-kembali-mantan-ketua-kpk-firli-bahuri-pada-senin

Polda Metro Jaya menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri pada Senin (26/2/2024) mendatang terkait kasus korupsi berupa pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Hal tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik kepolisian pada 6 Februari 2024.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, surat panggilan telah dikirimkan pada Kamis (22/2/2024) dan merupakan yang kedua kalinya untuk Firli Bahuri.

Baca Juga: Berkas 2 Kali Dikembalikan, ICW Soroti Konflik Kepentingan di Kasus Firli, Singgung Pangkat Karyoto

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
“Untuk agenda giat penyidik selanjutnya adalah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada tersangka FB,” kata Ade melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (23/2/2024).

Ade Safri menuturkan, penyidik KPK sedang melengkapi pemenuhan petunjuk hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Untuk pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada para saksi sudah rampung,” tutur dia.

Sebelumnya, disampaikan bahwa berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Jumat (2/2) karena belum lengkap.

Ade Safri menyebutkan, pihaknya segera memenuhi kekurangan berkas tersebut dan memastikan tidak ada kendala.

Baca Juga: Update Kasus Firli Bahuri, Polisi Periksa Lagi SYL dan 2 Anak Buahnya di Polda Jakarta

“Hanya ada beberapa tambahan keterangan dan itu bisa kita pastikan bisa kita penuhi,” ujar dia.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan mengemukakan, hasil penyidikan berkas perkara Firli Bahuri telah dilakukan penelitian berkas perkara sesuai pasal 110 dan pasal 138 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pada Jumat, tanggal 2 Februari 2024, Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara atas nama tersangka Drs Firli Bahuri, MSi,” kata Syahron.

Dia mengatakan, berkas tersebut telah dikembalikan lagi kepada penyidik disertai petunjuk guna penyempurnaan hasil penyidikan.

Caleg PPP Bangkalan Ngamuk di Kantor Kecamatan Gegara Kesal Suara Berkurang

Caleg PPP Sampang ngamuk di Kantor Kecamatan.

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Jelang Pilpres 2024, Bupati Bima Larang ASN Lakukan Perjalanan Dinas Mulai H-3 Pemungutan Suara

jelang-pilpres-2024-bupati-bima-larang-asn-lakukan-perjalanan-dinas-mulai-h-3-pemungutan-suara

Bupati Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabatnya melakukan perjalanan dinas jelang hari pemungutan suara Pilpres atau Pemilu 2024.

Pelarangan ini mulai berlaku H-3 pemungutan suara atau per 11 Februari 2024.

“Mulai H-3 pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024, ASN kita larang melakukan perjalanan dinas. Agar seluruh ASN dan Non ASN tidak melakukan perjalanan luar daerah sejak H-3 pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Indah dalam keterangan tertulis, Kamis (8/2/2024).

Indah telah menerbitkan surat edaran (SE) nomor 821.29/005/03.7/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang partisipasi aktif dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Baca Juga: Animo Kampanye Akbar JIS Disebut Lampaui Konser Coldplay, Anies Kirim Pesan ke Pendukung Perubahan

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Imbauan itu dinilai sejalan dengan amanat eraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Seluruh ASN maupun Non ASN diwajibkan untuk turut berpartisipasi dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024.

“Ini untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bima pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024,” kata Indah dikutip Antara.

Lebih lanjut, Indah menyampaikan, ASN harus tetap netral jelang hari pemiluhan.

Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sehubungan dengan penyelenggaraan Pilpres dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

“Sehingga setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun,” katanya.

Simak, Begini Cara Daftar Bansos PKH 2024: Ibu Hamil Dapat Rp3 Juta

simak-begini-cara-daftar-bansos-pkh-2024-ibu-hamil-dapat-rp3-juta

Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tegas memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di seluruh negeri melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH memiliki arti penting sebagai salah satu langkah utama dalam memberikan bantuan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tujuan utama dari program ini adalah untuk secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus yang jelas pada pemenuhan kebutuhan dasar serta mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat.

Baca Juga: KPAI Bakal Datangi Binus School Serpong Buntut Kasus Bully yang Libatkan Anak Artis

Pencairan bantuan PKH 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan dalam empat tahap, dimulai pada bulan Januari, Februari, dan Maret.

Bantuan ini akan langsung disalurkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima yang terdaftar dalam kategori berikut.

Ibu Hamil/Nifas dan Anak Usia Dini/Balita masing-masing mendapatkan Rp750.000 per tahap, total Rp3 juta per tahun.
Lansia dan Penyandang Disabilitas mendapatkan Rp600.000 per tahap, dengan total Rp2,4 juta per tahun.
Anak Sekolah, terbagi menjadi tiga sub-kategori berdasarkan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), menerima dukungan finansial mulai dari Rp225.000 hingga Rp500.000 per tahap, dengan total tahunan yang bervariasi sesuai jenjang pendidikan.
Bagi keluarga yang belum terdaftar dalam DTKS, disarankan untuk melakukan pendaftaran mandiri di kantor desa atau kelurahan, agar dapat diidentifikasi sebagai penerima manfaat program.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan diri Bansos PKH 2024:

Datangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa dokumen yang diperlukan.
Ikuti proses musyawarah desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan Anda.
Setujui dan tandatangani Berita Acara yang disiapkan oleh kepala desa atau lurah.
Data Anda akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial setempat.
Informasi yang telah diverifikasi akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial untuk proses persetujuan akhir.
Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024

Penerima manfaat dapat memeriksa status penerimaan bansos PKH 2024 secara online menggunakan KTP melalui langkah-langkah berikut:

Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.
Masukkan detail Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
Isi nama Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan yang tertera pada KTP.
Ketikkan kode verifikasi yang ditampilkan dalam kotak kode.
Jika kode verifikasi tidak jelas, gunakan opsi untuk mendapatkan kode baru.
Klik “CARI DATA” untuk melihat hasil.

Tarif Tol Serpong-Cinere Naik Hari Ini, Berikut Rincian Lengkapnya

tarif-tol-serpong-cinere-naik-hari-ini-berikut-rincian-lengkapnya

Tarif Jalan Tol Serpong–Cinere seksi 1 Serpong-Pamulang resmi mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (21/2/2024).

Jalan Tol Serpong-Cinere yang dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya ini memiliki empat lokasi Gerbang Tol.

“Ada Gerbang Tol Pamulang, Gerbang Tol Serpong 5, Gerbang Tol Serpong 6, Gerbang Tol Serpong 7,” kata General Manager Keuangan dan Administrasi PT Cinere Serpong Jaya Ronald Reagen Alexander Pardede dikutip dari Tribunnews.

Terkait kenaikan tarif tol Serpong – Cinere Seksi Serpong – Pamulang dan Penetapan Tarif Tol Serpong-Cinere Seksi Pamulang-Cinere, tarif terjauh (sistem tertutup) menjadi sebagai berikut:

Seksi 1 (Serpong – Pamulang)

Gol I : Rp 12.000 yang semula Rp 11.000
Gol II : Rp 18.000 yang semula Rp 16.500
Gol III : Rp 18.000 yang semula Rp 16.500
Gol IV : Rp 24.000 yang semula Rp 22.000
Gol V : Rp 24.000 yang semula Rp 22.000
Seksi 2 (Pamulang – Cinere)

Gol I : Rp 6.500
Gol II : Rp 10.000
Gol III : Rp 10.000
Gol IV : Rp 13.500
Gol V : Rp 13.500
Tarif terjauh (Serpong – Cinere)

Gol I : Rp 18.500
Gol II : Rp 28.000
Gol III : Rp 28.000
Gol IV : Rp 37.000
Gol V : Rp 37.000
Baca Juga: Segera Berlaku, Ini Besaran Tarif Tol Indralaya-Prabumulih yang Dikelola Hutama Karya

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Penyesuaian tarif tol di Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024.

Pengguna jalan tol golongan 1 (sedan, jeep, pick up, truk kecil, dan bus) yang masuk dari Gerbang Tol (GT) Serpong 6 ke jaringan jalan tol ruas Pondok Aren–Serpong dari arah BSD akan dikenakan tarif Rp 7.000.

Sementara pengguna jalan tol dari GT Serpong 5 menuju GT Limo akan dikenakan tarif Rp 18.500. Juga, pengguna jalan tol dari GT Limo dengan tujuan GT Serpong 5 akan dikenakan tarif Rp 18.500.

Di ruas Cinere–Jagorawi, tarif yang berlaku adalah Rp 15.000. Sedangkan bagi pengguna jalan tol dari Cinere–Jagorawi menuju GT Serpong 7, tarifnya adalah Rp 15.000.

Kemudian, ketika keluar dari GT Serpong 7 menuju ruas Serpong-Cinere, akan dikenakan tarif Rp 18.500 ditambah tarif Rp 7.000 untuk terkoneksi dengan ruas Pondok Aren–Serpong BSD.

Sedangkan pengguna jalan tol yang masuk/keluar dari gerbang tol jaringan Ruas Tol Serpong-Cinere dan masuk/keluar di gerbang tol sepanjang jalan tol JORR 2 yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain, maka simulasi penyesuaian tarif sebagai berikut:

PDIP Siap Jadi Oposisi, Gibran: Monggo

pdip-siap-jadi-oposisi-gibran-monggo

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi rencana PDI Perjuangan (PDIP) akan menjadi partai oposisi pada pemerintahan mendatang.

Gibran mengaku tak mengambil pusing ihwal rencana langkah politik partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.

“Ya, itu, monggo,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (19/2/2024), dikutip dari video YouTube Kompas TV.

Baca Juga: Hasto: PDI Perjuangan Siap Menjadi Oposisi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah yang akan berkuasa nanti.

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP setelah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Dia menyebut, pada Pemilu 2009, terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi pada Pemilu 2024.

Sebab, diduga banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi mana pun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ungkap dia.

Baca Juga: Pengamat Prediksi NasDem-PKB Gabung Koalisi Prabowo, PKS dan PDIP Berpeluang Jadi Oposisi

Adapun jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakayat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” katanya.

Binus School Serpong Benarkan Anak dari Artis VR Terlibat Dugaan Perundungan

binus-school-serpong-benarkan-anak-dari-artis-vr-terlibat-dugaan-perundungan

Anak dari artis berinisial VR diduga terlibat dalam perundungan atau bullying terhadap salah satu siswa di Binus School Serpong, Tangerang, Banten.

Public Relation Binus School Haris Suhendra mengonfirmasi anak VR merupakan salah satu terduga pelaku perundungan tersebut.

“Iya (anak VR terlibat),” kata Haris saat ditanya soal kebenaran keterlibatan anak dari selebriti VR, Senin (19/2/2024).

Lebih lanjut, ia menyebut saat ini pihak sekolah sedang dalam proses pemanggilan orang tua para murid, termasuk VR.

“Proses pemanggilan (orang tua),” jelasnya, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca Juga: Binus School Serpong Buka Suara soal Kasus Bullying Siswanya: Masih Dalam Penanganan Sekolah

Kasus dugaan perundungan tersebut saat ini juga tengah ditangani Polres Tangerang Selatan.

Kanit PPA Polres Tangerang Selatan Ipda Galih menyebut pihaknya telah mengecek tempat kejadian perkara (TKP) yakni di sebuah warung yang berlokasi di depan Binus School Serpong.

“Kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi yang lain,” kata Galih, Senin.

Pihaknya juga telah melakukan visum terhadap korban untuk memeriksa seluruh luka akibat kekerasan yang dialami.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia menyebut di tubuh korban ditemukan sejumlah luka memar hingga bekas luka bakar.

“Di Sebagian tubuhnya ada banyak luka memar, juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas,” jelasnya.

Saat disinggung terkait salah satu terduga pelaku merupakan anak figur publik, Galih menyebut hal tersebut masih didalami.

“Untuk siapa-siapa pelakunya, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut, ” tegasnya.

Jokowi akan Groundbreaking Fasilitas Perbankan dan Pendidikan di IKN Dua Pekan Lagi

jokowi-akan-groundbreaking-fasilitas-perbankan-dan-pendidikan-di-ikn-dua-pekan-lagi

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking gelombang kelima. Yaitu berupa fasilitas perbankan dan pendidikan di IKN dalam 2-3 minggu mendatang.

“Insyaallah dalam 2-3 minggu ke depan Presiden akan memimpin kembali groundbreaking yang kelima,” kata Bambang dalam seminar virtual Masa Depan Jakarta Pasca IKN, Sabtu (17/2/2024).

“Sektor perbankan akan masuk di sana dan beberapa fasilitas pendidikan. Salah satu yang sudah masuk kan Jakarta International School, tapi di sana jadi Nusantara International School, NIS,” tambahnya.

Ia menyatakan, total investasi publik dan swasta yang masuk IKN hingga Januari 2024 sebesar Rp47,5 triliun. Sedangkan untuk investasi yang berasal hanya dari swasta sekitar Rp35,9 triliun yang sudah dilakukan groundbreaking dan sekarang berproses.

Baca Juga: Kepala OIKN Sebut Istana Negara dan Hotel Nusantara Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus 2024

Beberapa investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah mulai membangun hotel bintang lima, kawasan pergudangan dan logistik, Nusantara Warehouse hingga Nusantara Logistic Hub.

Bambang menyebutkan investasi tersebut bisa menjadi sebuah stimulan atau kepercayaan pasar terhadap rencana pemerintah.

“Investasi pemerintah ini akan memicu swasta-swasta lain untuk masuk ke dalam dan makin lama akan macam-macam,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

OIKN menargetkan investasi tahun ini sebesar Rp100 triliun, baik dari publik maupun swasta. Investasi publik tersebut bisa berasal dari BUMN hingga lembaga non-pemerintah.